0 0
Read Time:2 Minute, 15 Second

Muara Enim 16 Juni 2021

ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA YANG SERING MEMBUAT KESETANAN PARA OKNUM KADES YG GEMAR KORUPSI

Perjuangan butuh pengorbanan ketika kita menyuarakan kebenaran yang pasti bagi pelaku kejahatan akan kepanasan dan bisa jadi menempuh seribu jalan untuk menggulingkan ,dan ini fakta menarik untuk di kupas

Sang Primadona Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga desa seperti kerasukan setan yang bernama KORUPSI?

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Frasa tersebut diatas adalah pengertian Desa sebagimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan daerah ditingakat paling rendah, sebagai perpanjang tangan pemerintah pusat/daerah.

Tujuan suci hadirnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa kini berubah drastis karena disalahgunakan oleh koruptor-koruptor desa untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, sehingga tujuan suci kehadiran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membuat desa lebih maju dan masyarakat desa menjadi lebih sejahtera seketika menjadi hancur lebur karena oknum pemangku jabatan di desa terjerumus dalam jurang korupsi.

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimana sumber dananya sendiri berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang jumlahnya paling sedikit 10% sebagaimana telah diatur dalam Pasal 72 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, 10% dari dan diluar transfer daerah menurut APBN untuk Dana Desa (DD) adalah sebesar Rp.59.002.000.000.000,- (lima puluh sembilan triliun dua milyar rupiah). Kemudian ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10% sekitar Rp.45.004.000.000.000,- (empat puluh lima triliun empat milyar rupiah), jadi total dana untuk desa adalah Rp.104.006.000.000.000,- (setau empat triliun enam milyar rupiah) yang akan dibagi ke 72.000 desa se-Indonesia.

Selaku Kontrol Sosial Masyarakat yang ada di kabupaten Muara Enim tim media ini yang tak bosan menyampaikan bahwa pentingnya satgas dana desa turun langsung ke wilayah di kabupaten muara enim untuk menangkap dan menyeret oknum penjilat dan penikmat uang Korupsi ADD/DD yang berdasarkan data tak ada satupun oknum kades aktif Ketika di laporkan ke pihak berwajib di nyatakan bersalah ” pertanyaan ada apa…? Ataukah mereka kebal hukum ….?
Kalau benar panglima tertinggi di Indonesia adalah Hukum masyarakat kabupaten selalu menunggu … Tangkap oknum Kades yang Melakukan Korupsi ADD/DD

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
100 %

setiaji (127)

By setiaji

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan