Dinas PUPR sumedang menjadi banyak pertanyaan berbagai kalangan

1 0
Read Time:2 Minute, 17 Second

SUMEDANG GROW MEDIA INDONESIA-tim grow media indonesia perwakilan Sunedang telah konfirmasi pada mei 2021dengan salah satu kabid Dinas PUPR, terkait adanya permasalahan dengan pihak beberapa pengusaha yang ada di kabupaten sumedang. Diakuinya ternyata Dinas pupr memiliki hutang kepada pengusaha yang nilainya cukup lumayan besar sekitar Rp. 10 Milyar Pada Pengusaha Jasa Kontruksi” cukup membuat banyak pertanyaan besar dari beragam kalangan, baik itu dari kalangan pengusaha, aktivis maupun sejumlah pejabat Pemda di Kabupaten Sumedang. Rata-rata mereka penasaran soal aliran dana dan kepentingannya, serta siapa saja nama-nama pengusaha yang telah begitu berani “memberikan” sejumlah uang pada para pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Tahu tersebut. Kepala Bidang Bina Marga (Kabid BM), Helmi, dengan gamlang menyebut, jumlah uang tersebut awalnya merupakan titipan atau istilahnya uang “Cut” dari para pengusaha pengadaan barang dan jasa kontruksi untuk mendapatkan proyek pembangunan infrastruktur yang ada di bidang BM. Namun demikian, Helmi tidak menyebutkan secara rinci, siapa saja oknum-oknum pejabat PUPR yang menerima langsung dari para pengusaha dimaksud.

“Entahlah, kang. Yang pasti saya harus bisa mempertanggungjawabkan atau membayar hutang-hutang tersebut dengan kegiatan proyek yang ada,” terang Helmi, saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Sementara, Ketua LSM BRANTAS, Asep Deddy Supriatna kembali memberikan komentarnya terkait dugaan perkeliruan yang terjadi di dinas PUPR Kab. Sumedang, bahkan pria yang akrab disapa Deddy Rongkah ini mengantongi sejumlah fakta tentang nama-nama pengusaha yang diduga telah “memberikan” atau menitipkan sejumlah uangnya terhadap oknum perjabat PUPR untuk mendapatkan sejumlah kegiatan proyek di dinas tersebut. Tidak hanya itu, dia pun membeberkan besaran rupiah dari masing-masing pengusaha dimaksud. Hanya saja, besaran uang yang baru dia kantongi belum mencapai Rp. 10 milyar.

Baca Juga :   Tadi Malam, Forkopimcam Salam Gelar Rakor Sosialisasi PPKM Darurat

Adapun nama-nama pengusaha berikut besaran rupiah yang telah diberikan itu adalah atas nama C sebesar Rp. 1 Milyar, I Rp. 100 juta, Y Rp. 200 juta, MK Rp. 150 juta, E Rp. 200 juta, P Rp. 400 juta, H Rp. 200 juta, Y Rp. 250 juta.

Kata Deddy, jumlah uang yang mengalir ke pejabat PUPR yang baru dia dapatkan memang belum sebesar apa yang telah diakui Kabid BM atau baru sekitar Rp.  2,5 milyar. Untuk itu, dirinya bersama tim akan terus menelusurinya mengingat masih sekitar 7,5 milyar yang belum didapat informasinya.

“Saya bersama anggota LSM BRANTAS tidak akan berhenti sampai di sini. Artinya, saya akan terus mencari tahu nama-nama pengusaha lain serta besaran uangnya,” terang Deddy Rongkah.

Selain itu, Deddy Rongkah juga menyebut, konon katanya jumlah uang sebesar Rp. 2,5 milyar tersebut oleh para pejabat PUPR tidak dimasukan ke kantong pribadi sendiri, tetapi diberikan terhadap APH demi menutupi kasus besar yang terjadi di dinas dimaksud.

“Tunggu saja, saya akan cari tahu kasus besar apa sampai harus ditutupi dengan uang sebesar itu,” pungkasnya. (Donny1)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Donny1 (1)

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan