0 0
Read Time:2 Minute, 13 Second

Sulut || Minsel – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dibawah pimpinan Bupati Frangki D Wongkar, SH bersama Wakil Bupati Pdt. DR. Petra Y Rembang, M.Th terus mengontrol sistem kerja dari para pejabat. Sidak terus di lakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) terkait keluhan masyarakat tentang pungli, Selasa (11/5/2021).

Sontak membuat kaget masyarakat yang berada di sana saat mengurus pembuatan KTP, KK, Akte dan lain sebagainya melihat kedatangan Bupati dan Wakil Bupati di dinas dukcapil.

Dalam sidak kali ini Bupati dan Wakil Bupati datang untuk melakukan pemantauan kinerja pegawai tentang pelaksanaan pelayanan pada masyarakat, sekaligus mengklarifikasi mengenai laporan masyarakat tentang pungutan liar (pungli) yang di lakukan disdukcapil.

“Untuk Bapak-Ibu dalam semua pengurusan berkas-berkas gratis tidak dipungut biaya apapun, “ucap FDW.

Bupati dan Wakil Bupati Minsel kembali meminta Kepala Dinas Corneles Mononimbar, dan seluruh staf yang ada untuk terus memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat saat datang mengurus berkas-berkas.

Terkait sidak tersebut, Kadis dukcapil Minsel Corneles Mononimbar berterima kasih dan mengapresiasinya dengan baik atas perhatian dan kedatangan kedua beliau di kantor dinas dukcapil

“Kedatangan keduanya terkait laporan masyarakat tentang pungli, tidak menutup kemungkinan pungli itu ada, karena terlihat depan pintu masuk dukcapil ada beberapa oknum atau calo yang sudah memegang map yang berisi banyak berkas untuk pembuatan KTP, KK, Akte dan sebagainya dan oknum tersebut bukan pegawai dari dukcapil, dan takutnya oknum calo tersebut membawa-bawa atas nama dukcapil, maka dengan begitu disdukcapil yang nantinya akan disalahkan, “jelas kadis dukcapil Corneles Mononimbar.

Baca Juga :   KASUS DUGAAN PUNGLI BANSOS BST DAN BLT DD TAHUN 2021 DESA' BANGET KECAMATAN KWADUNGAN NGAWI ADEM AYEM

“Dalam apel, setiap minggu selalu saya warning untuk ASN, THL untuk tidak ada pungli karena sudah terpampang di dinding disdukcapil dimana semua pembuatan KK, KTP, Akte semua Gratis tidak di pungut biaya apapun dan pelayanan kepada masyarakat lebih di maksimalkan, “tegas Mononimbar.

Kadis menegaskan apabila beliau kedapatan, serta mendapatkan bukti kuat, akan langsung diberikan tindakan tegas, bahkan bisa dirumahkan (untuk THL).

“Tapi jika kedapatan bukti nyata
ASN atau THL yang melakukan hal tersebut maka THL itu saya ‘dirumahkan’ dan saya laporkan ke Bupati karena kedapatan melakukan pelanggaran, dan untuk ASN saya serahkan ke BKD supaya mendapatkan peringatan keras sebagai bentuk hukuman, bisa saja penundaan berkala atau sebagainya karena sudah melakukan pelanggaran, “Tegas Mononimbar.

Untuk masyarakat yang ingin mendapat pelayanan dari dinas dukcapil dalam pembuatan KTP, KK, Akte, dan lain sebagainya itu semua gratis tidak pungut biaya apapun, dan jika ada dari oknum dukcapil yang meminta-minta bayaran, tolong namanya dicatat dan serahkan ke kadis langsung, maka oknum tersebut akan ditindaklanjuti sesuai aturan.

“Dan jika ada yang menawarkan jasa sebagai perantara atau calo untuk membantu pembuatan KTP, KK dan sebagainya sebaiknya jangan, karena akan keluar uang jadi dihimbau untuk masyarakat dalam pengurusan berkas sebaiknya di lakukan sendiri, “himbau Kadis Dukcapil.

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan