STRATEGI MEMBONGKAR DUGAAN KORUPSI DANA DESA

1
0 0
Read Time:2 Minute, 50 Second

Muara Enim16 JANUARI 2021

MEMBONGKAR DUGAAN KORUPSI DANA DESA

Oleh : SETIAJI GARUDA SAKTI AI

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan dasar hukum yang mengatur dana Desa. Undang-Undang (UU) ini lahir dengan latar belakang ingin menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat mengingat desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis serta dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat pedesaan yang adil, makmur, dan sejahtera.
Semenjak dana Desa bergulir pemberitaan penyalahgunaan dana Desa terus bermunculan di media massa baik media cetak maupun media elektronik bahkan selalu menjadi topik pembicaraan di warung kopi ataupun dalam komunitas sosial lainya. Penyalahgunaan dana Desa tersebut dilakukan aparatur pemerintahan.
Berdasarkan hasil pemantauan Corruption Watch, sepanjang 2015 sampai 2017 kasus tindak pidana korupsi di tingkat desa semakin menjamur. Setidaknya ada 17 kasus. Jumlah ini meningkat menjadi 41 kasus pada 2016 dan 96 kasus pada 2017. Jika total dalam kurun waktu 3 tahun setidaknya ada 154 kasus korupsi di tingkat Desa dengan kerugian negara mencapai 47,56 miliar.

Latar belakang pelaku yang paling banyak terlibat korupsi di tingkat Desa adalah kepala Desa yaitu 112 orang selebihnya perangkat Desa 32 orang dan keluarga kepala Desa 3 orang. Modus operandi yang digunakanpun bermacam-macam mulai dari penyalahgunaan anggaran, penggelapan anggaran, pembuatan laporan/kegiatan/proyek fiktif hingga penggelembungan harga.

Data ini memperlihatkan masih buruknya tata kelolah dana Desa bahkan kepala Desa dan perangkat desa yang seharusnya mengelolah dana Desa untuk kepentingan masyarakat justru menjadi bagian dari praktek penyimpangan (antikorupsi.org, 12 Februari 2018).

Baca Juga :   Kapok Kena Prank, PSIS Tegaskan Tetap akan All Out di Liga 1

Dana Desa rentan disalahgunakan disebabkan beberapa hal, yaitu; pertama, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap penyaluran dana Desa.

Kedua, keterbatasan sumberdaya manusia dalam mengelola dana Desa yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik, pemeberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Ketiga, Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa belum dijalankan secara maksimal serta belum menjadi regulasi yang dapat menciptakan terjaminnya rasa keamanan terhadap proses penyaluran dan penggunaan dana Desa sehingga masih ada celah terjadi skandal korupsi dana Desa oleh kepala Desa dan perangkat desa.

Keempat, Satuan Tugas Dana Desa (Satgas DD) yang dibentuk pada tahun 2017 yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan penggunaan dana Desa belum ada gebrakan yang berarti dalam menghadapi korupsi dana Desa yang semakin lama semakin meningkat.
Kelima,, kurang dilibatkanya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengwasan dana Desa.

Keenam, kurangnya akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana Desa dan terlibat aktif dibatasi. Padahal pada pasal Undang-Undang tentang desa telah diatur hak dan kewajiban masyarakat Desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan Desa.

Ketujuh, terbatasnya kompetensi kepala Desa dan perangkat Desa. Keterbatasan ini secara khusus mengarah pada teknis pengelolaan dana Desa, pengadaan barang dan jasa serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa.

Ke delapan, rendahnya latarbelakang pendidikan dari kepala Desa dan perangkat Desa yang sangat berpengaruh terhadap tata kelola penggunaan dana Desa.

Harapan masyarakat juga agar dana Desa itu bisa mencapai sasaran dan tepat guna jangan sampai dana Desa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab demi untuk memperkaya diri.

Dana Desa tidak hanya sekedar memenuhi agenda politik yang targetnya hanya menyenangkan hati masyarakat pedesaan akan tetapi bagaimana gagasan peluncuran dana Desa menjadi pelajaran yang berharga bagi masyarakat dengan harapan dapat menghadirkan perubahan terhadap proses demokrasi tingkat lokal sehingga dapat meningkatkan tingkat kecerdasan masyarakat pedesaan tentang kebijakan pemerintah melalui politik anggaran dana Desa serta membawa dampak positif bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat pedesaan.
(Setiaji Garuda Sakti AI)

Baca Juga :   Kasatpol PP Kota Pekanbaru, Iwan Samuel Parlindungan Simatupang : Satpol PP Siap Tertibkan Sekolah Tanpa Rekom Satgas Covid-19
Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

setiaji

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

One thought on “STRATEGI MEMBONGKAR DUGAAN KORUPSI DANA DESA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Implementasi Comander Wish Kapolda Banten, Kabidhumas Sambangi Pondok Pesantren Al-Khoziny

Sab Jan 16 , 2021
Total Pembaca : 6 Serang, Banten – kepala Bidang hubungan masyarakat (Kabidhumas) Polda Banten bersilaturahmi ke Ponpes Al-Khoziny, kunjungan tersebut menjalankan Implementasi Comander Wish Kapolda Banten dengan program “Pendekar Banten” yaitu Saba Pesantren, untuk memperkuat sinergi Ulama dan Umaro guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Banten yang aman, damai dan […]