KETUA GARUDA SAKTI-AI DPC MUARA ENIM MENGAJAK MASYARAKAT AWASI DANA COVID 19

0 0
Read Time:2 Minute, 18 Second

MUARA ENIM 12/01/2021
KETUA DPC MUARA ENIM SIAP KAWAL DANA COVID 19 MULAI DARI TINGKAT DESA SAMPAI KOTA

Senen 12 Januari 2021 dalam acara silaturahmi pengurus di kantor DPC Komando Garuda Sakti AI Muara Enim yang penuh nuansa kekeluargaan Muhammad Nawawi menyampaikan pesan pesan ke jajaran anggota DPC KGS untuk tetap menjadi garda depan membantu masyarakat khususnya masyarakat di kabupaten Muara Enim

Kepada Seluruh Tim KOMANDO GARUDA SAKTI LEMBAGA ALIANSI INDONESIA DPC MUARA ENIM di mana pun berada mulai dari PELOSOK DESA sampai KABUPATEN KOTA yang saya hormati ,kita di panggil ibu pertiwi untuk melakukan bela negara dengan cara berperan serta mengawasi .memonitor dan investigasi penyimpangan ,korupsi dana atau anggaran yang di gunakan untuk Virus corona Covid 19 .
Dasar Hukum :
1. UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
2. UU No 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
3. UU No 31 tahun 1999 Tentang Pembrantasan tindak pidana korupsi ….
pasal 41

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam
bentuk :
a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi
tindak pidana korupsi;
b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan
informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak
hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
15
c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada
penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang
diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan
sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung
jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
(4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma
agama dan norma sosial lainnya.
(5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Baca Juga :   6 TPST Baru Resmi Beroperasi

4.PP 43 Tahun 2018 tentang Peran serta masyarakat membrantas korupsi
5.PP 68 tahun 1999 tentang peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan negara
6.UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik ..

Perhatian Khusus

1.Ikuti dan patuhi intruksi dan aturan yang berlaku
2.tetap Di rumah ,jaga jarak dan jaga Kesehatan
BRAVO KGS …
JAYA LAH INDONESIA
Salam satu komando

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

setiaji

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Ganjar: Vaksinasi Di Jateng 14 Januari 2021

Sen Jan 11 , 2021
Total Pembaca : 9 Semarang, Jateng | Grow Media Indonesia – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia pada Senin 11 Januari 2021, telah memberikan persetujuan dan ijin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) kepada CoronoVac, vaksin virus corona produksi Sinovac. Terkait dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah […]