Kasus Penipuan Arisan Online Menjadi Kasus Terbanyak Tahun 2020 Di Medan

1 0
Read Time:49 Second

Medan,Grow Media – Polrestabes Medan , Sumatera Utara mencatat jumlah tindak pidana di wilayah tersebut sepanjang 2020 mengalami peningkatan sebesar enam persen,dan paling banyak diterima adalah kasus penipuan bermodus arisan online.

“Kasus tindak pidana tahun 2020 sejumlah 7.726 kasus. Jumlah ini bertambah 466 kasus dibandingkan dengan tahun 2019 sejumlah 7.260 kasus,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko, Jumat (1/1).
Dari jumlah laporan tindak pidana tersebut, sebanyak 5.209 kasusnya dapat terselesaikan. Jumlah ini juga lebih tinggi dibandingkan capaian penyelesaian pada tahun 2019 sebesar 5.158 kasus.
Ia menyebutkan bahwa jumlah tindak pidana tahun 2020 mengalami kenaikan kasus yang signifikan dikarenakan banyaknya kasus penipuan.
“Khususnya penipuan online atau kasus dengan modus arisan online,” katanya.
Ia mengatakan jumlah kasus penipuan sepanjang tahun 2020 sebanyak 1.215 kasus. Jumlah ini meningkat 38 persen dibandingkan tahun 2019.
“Pada tahun 2019, kasus penipuan sejumlah 879 kasus. Jumlah ini mengalami kenaikan 38 persen atau bertambah 336 kasus,” katanya.
Berita ini sudah terbit dan dilansir dari media antaranews
Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%
Baca Juga :   DITENGAH PANDEMI COVID-19, DITPOLAIRUD JADIKAN KAPAL PATROLI TEMPAT BELAJAR ASYIK UNTUK PELAJAR

tria

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Komunitas Pers Desak Kapolri Cabut Pasal 2d Maklumat soal FPI

Sab Jan 2 , 2021
Total Pembaca : 3 Jakarta – Komunitas Pers mendesak Kapolri Jenderal Idham Azis untuk mencabut pasal 2d dalam maklumatnya tentang pelarangan penggunaan simbol Front Pembela Islam (FPI). Komunitas Pers menilai pasal 2d dalam maklumat tersebut tidak sejalan dengan demokrasi dan dapat mengancam tugas jurnalisme. “Salah satu isi maklumatnya, tepatnya di Pasal 2d, yang isinya menyatakan, Masyarakat tidak mengakses, […]